Referensi Pendidikan

Cara kerja menggerakkan roda lokomotif uap

2012-01-25T01:40:00.000-08:00

Lokomotif uap

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Lokomotif Rocket buatan Stephenson tahun 1829, lokomotif uap tercepat di jamannya

Lokomotif Uap B-5112 di Museum Kereta Api - Ambarawa

Kereta api uap adalah kereta api yang digerakkan dengan uap air yang dibangkitkan/dihasilkan dari ketel uap yang dipanaskan dengan kayu bakar, batu bara ataupun minyak bakar, oleh karena itu kendaraan ini dikatakan sebagai kereta api dan terbawa sampai sekarang. Sejak pertama kali kereta api dibangun di Indonesia tahun 1867 di Semarang telah memakai lokomotif uap, pada umumnya dengan lokomotif buatan Jerman, Inggris, Amerika Serikat dan Belanda. Paling banyak ialah buatan Jerman.

Daftar isi

[tampilkan]

[sunting] Penemuan mesin uap

James Watt, dilahirkan 19 Januari 1736 di Greenock Skotlandia menemukan penyempurnaan mesin uap pada tahun 1769. Permulaan kereta api uap bermula dengan penemuan penyempurnaan mesin uap ini.

[sunting] Cara kerja menggerakkan roda

Mekanisme menggerakkan roda kereta api (3 roda atau C)

Untuk menggerakkan roda kereta api uap air dari ketel uap dialirkan ke ruang dimana piston diletakkan, uap air masuk akan menekan piston untuk bergerak dan di sisi lain diruang piston uap air yang berada diruang tersebut didorong keluar demikian seterusnya. Uap air diatur masuk kedalam ruang piston oleh suatu mekanime langsung seperti ditunjukkan dalam gambar. Selanjutnya piston akan menggerakkan roda mealui mekanisme gerakan maju mundur menjadi gerak putar.

[sunting] Lokomotif uap terkenal di Amerika Serikat

Lokomotif yang pernah ada dan sangat besar adalah yang ada Amerika Serikat, dimana akibat medan jelajah yang berat. Lokomotif tersebut antara lain adalah:

[sunting] Big Boy 4-8-8-4

Salah satu Big Boy X-4014 milik Union Pacific AS

Pada tahun 1941 Alco Locomotive Work di Amerika membuat 25 lokomotif uap yang super besar dan bertenaga hebat yang bernama Big Boy, konon lokomotif ini yang terbesar yang pernah ada di dunia. Loko ini dioperasikan oleh Union Pacific Amerika Serikat dalam mengarungi medan yang berat berpegunungan.
Pada tahun 1930 Union Pacific mempunyai pengalaman harus melakukan pertolongan pada jalur Ogden ke Wasatch (Amerika Serikat), dimana rangkaian kereta adalah seberat 3.600 ton dan dengan elevasi 1,14%. Oleh sebab itu Union Pacific menghendaki lokomotif yang super kuat. Big Boy dapat menarik rangkaian 3.600 ton, traksi 270,000 kg, sehingga diputuskan dengan konfigurasi 4-8-8-4 (artinga 8+8 roda penggerak, atau seri DD), dan kecepatan 150 km/jam, serta tekanan uap 300 psi.
Konon data terakhir tercatat bahwa Big Boy telah mengarungi rata-rata 1.000.000 mil perjalanan, yang terbesar adalah loko 4006 dengan posisi 1.064.625 mil, sedangkan yang terkecil adalah loko 4024 dengan posisi 811.956 mil. Kode 40 artinya buatan tahun 40-an, dua angka terakhir adalah nomor urut. ^[1].

[sunting] Challenger 4-6-6-4

Salah satu lokomotif Challebger milik Union Pacific AS

Union Pacific pernah pula memiliki 105 Lokomotif Challenger (Union Pacific 3985), yang dibuat pada tahun 1936 hingga 1943, dengan panjang 30 meter dan berat 500 ton, dan susunan konfigurasi roda 4-6-6-4 (artinya 6+6 roda penggerak, atau seri CC) dengan kecepatan 150 km/jam, jadi lebih kecil dari Big Boy. Loko ini terutama untuk barang, namun juga untuk penumpang pada jalur pegunungan di wilayah California dan Oregon.
Lokomotif UP 3985 dirancang oleh insinyur mesin kepala Otto Jabelmann pada 1941, dan merupakan bagian dari pesanan kedua dari versi kedua Challenger. Rancangan ini sangat mengandalkan pengalaman mutakhir dengan lokomotif 4-8-8-4 Big Boy, dan menghasilkan sebuah lokomotif dengan berat sekitar 287.577,5 kg dan disertai dengan 2/3 load tender yang beratnya mencapai 157.850,2 kg.
Tujuan mula-mula dalam menciptakan kelas Challenger adalah mempercepat operasi angkutan dari barat ke timur di Wasatch yang curam di Utah dan Wyoming barat. Wasatch sendiri ditaklukkan oleh Lokomotif Big Boy tanpa bantuan. Challenger dan Big Boy muncul tepat ketika lalu lintas meningkat dalam persiapan bagi keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia II. ^[2].

[sunting] Northern 4-8-4

Salah satu lokomotif Northern milik Union Pacific AS

Lokomotif Northern mempunyai susunan roda 4-8-4 (artinya hanya dengan 8 roda penggerak, seri D), dioperasikan oleh Union Pacific sebanyak 45, dibuat pada tahun 1937 hingga 1944. Kecepatannya adalah 150 km/jam. Loko ini untuk penumpang dan barang, misalnya Overland Pacific, Portland Rose, dan Pacific Limited. Hampir semua jaringan Union Pacific memakai lokomotif ini.
Sebenarnya lokomotif ini ada 3 model. Model yang kedua mempunyai panjang 29 meter, dan berat 450 ton. Lokomotif ini dilengkapi deflektor asap (elephan ears) pada bagian depan pemanas air. Ini dimaksudkan untuk agar asap dibuang ke atas agar masinis dapat melihat ke depan dengan baik.
Lokomotif Northern No. 844 hingga tahun 1960 untuk penggunaan eskursi dan pelayanan umum. Lokomotif lainnya adalah No. 814 di Iowa dan No. 833 di Ogden. Dua model terakhir dari lokomotif ini adalah No. 814 di Council Bluffs, Iowa dan No. 833 di Ogden, Utah. Model ketiga adalah No. 838 yang disimpan di Cheyenne. ^[3].

[sunting] Sejarah kereta api uap di Indonesia

[sunting] Kereta Api Pertama di Indonesia tahun 1867

Kereta api pertama di Indonesia dibangun tahun 1867 di Semarang dengan rute Samarang NIS-Tanggung yang berjarak 26 km, atas permintaan Raja Willem I untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Kemudian dalam melayani kebutuhan akan pengiriman hasil bumi dari Indonesia, maka Pemerintah Kolonial Belanda sejak tahun 1876 telah membangun berbagai jaringan kereta api, dengan muara pada pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya.

[sunting] Berbagai Lokomotif Uap di Indonesia

Lokomotif uap milik Deli Spoorweg Maatschappij (tahun 1910-an)

Di Indonesia pernah ada lokomotif uap dari berbagai jenis, antara lain:

Lokomotif Uap Tahun 1871: Seri B Gorton, Manchester
Lokomotif Uap Tahun 1880: Seri C Manchester
Lokomotif Uap Tahun 1899: Seri BB Hartmann
Lokomotif Uap Tahun 1904: Seri CC Hartmann
Lokomotif Uap Tahun 1916: Seri DD ALCO (yang terbesar di Indonesia, kelas 2-8-8-0)
Lokomotif Uap Tahun 1951: Seri D 52 Krupp

Di Indonesia tidak ada lokomotif super besar sepert Big Boy, Challenger, atau Northern (DD 50 atau DD 51 mirip Northern). Namun ada lokomotif bergigi di jalur Ambarawa-Magelang dan Sumatera Barat.

[sunting] Kereta api pada rel bergigi di Sumatera Barat dan Ambarawa

Lokomotif bergigi di Sumatera Barat (tahun 1920-an)

Di Indonesia pernah beroperasi kereta api pada rel bergigi di Sumatera Barat dan Ambarawa, yaitu kereta api yang beroperasi di daerah pegunungan dengan kemiringan lintas rel sebesar 6% (lintas kereta umumnya hanya sampai 1% saja). Kini kereta api tersebut masih dioperasikan untuk kepentingan pariwisata di Sumatera Barat dan Ambarawa.

[sunting] Bengkel Lokomotif Uap di Madiun

Pada mulanya depo lokomotif uap ada di seluruh stasiun di Indonesia, seperti Tanahabang Jakarta, Bandung, Purwokerto, Kutoarjo, Pengok (bengkel lokomotif se-Jawa di Yogyakarta), Madiun, dan Gubeng (Surabaya), namun sejak pemerintah mengimpor lokomotif diesel, maka Madiun telah ditetapkan menjadi bengkel pusat lokomotif uap menggantikan bengkel Pengok. Sekarang lokasi di Madiun dipakai untuk PT. Industri Kereta Api (PT. INKA).

[sunting] Lokomotif Uap terakhir di Indonesia

Pada tahun 1950, Pemerintah RI melalui DKA (Djawatan Kereta Api) mengimpor lokomotif uap yang terakhir yaitu seri D 52 dari pabrik Fried Krupp di Essen, Jerman sebanyak 100 buah dengan sistem kopel 2-8-2. Lokomotif ini sangat kuat (bertenaga 1600 HP) dan dipakai di berbagai kebutuhan untuk penumpang, barang maupun angkutan batu bara. Setelah beroperasi sekitar 30 tahun (D 52), maka pengoperasian lokomotif uap berakhir seiring dengan adanya era peralihan traksi uap menjadi traksi diesel. Lokomotif uap yang masih tersisa berada di Ambarawa.

[sunting] Museum Kereta Api

Pada masa peralihan traksi uap menjadi traksi diesel, beberapa lokomotif uap telah dibawa ke Ambarawa dan Taman Mini untuk dilestarikan dalam bentuk museum kereta api. Bagi para penggemar kereta api uap dapat melihat di museum kereta api di seluruh dunia, dan di Indonesia dapat dilihat di Taman Mini atau Museum Kereta Api Ambarawa.

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA

2012-01-24T22:20:00.001-08:00

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang : a. bahwaKeputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentangJabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai denganperkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Guru;

b. bahwa sehubungan dengan haltersebut, perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnyadengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentangPemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

6. PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 21);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

8. PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3547);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang FormasiPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4332);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 98Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4192);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4193);

12. PeraturanPemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan JabatanPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4263);

14. Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4496);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4941);

16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RepublikIndonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 20 Tahun 2008;

17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun l999tentang Rumpun Jabatan FungsionalPegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pendidikan Nasionaldengan surat Nomor 175/MPN/KP/2007 tanggal 15 November 2007;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negaradengan surat Nomor K 26-30/V 165-1/93 tanggal 23 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURANMENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATANFUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional guru adalah jabatanfungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenanguntuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dinijalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai NegeriSipil.

2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugasutama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, danmengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikanformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

3. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Gurudalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai danmengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikandan pengayaan terhadap peserta didik.

4. Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dalammenyusun rencana bimbingan, melaksanakanbimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikantindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi.

5. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalahpengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutanuntuk meningkatkan profesionalitasnya.

6. Tim penilai Jabatan Fungsional Guru adalahtim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angkakredit dan bertugas menilai prestasi kerja Guru.

7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiapbutir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapaioleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

8. Penilaian kinerja Guru adalah penilaian daritiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatandan jabatannya.

9. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencilatau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerahperbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencanasosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

10. Programinduksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, danpraktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi CalonPegawai Negeri Sipil Guru.

BAB II

RUMPUN JABATAN, JENIS GURU, KEDUDUKAN,

DANTUGAS UTAMA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Guru adalah jabatantingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak,dasar, lanjutan, dan sekolah khusus.

Pasal 3

Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas, dankegiatannya meliputi:

a. Guru Kelas;

b. Guru Mata Pelajaran; dan

c. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.

Pasal 4

(1) Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknisfungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjangpendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, danpendidikan menengah.

(2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalamperaturan ini, adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh PegawaiNegeri Sipil.

Pasal 5

(1) Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar,membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik padapendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, danpendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsisekolah/madrasah.

(2) Beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar,membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empatpuluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

(3) Beban kerja Guru bimbingan dankonseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150(seratus lima puluh) peserta didik dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

KEWAJIBAN,TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 6

Kewajiban Guru dalam melaksanakan tugasadalah:

a. merencanakan pembelajaran/bimbingan,melaksanakan pembelajaran/ bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasihasil pembelajaran/ bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan danpengayaan;

b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasiakademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmupengetahuan, teknologi, dan seni;

c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatifatas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalampembelajaran;

d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan,hukum, dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuanbangsa.

Pasal 7

Guru bertanggungjawab menyelesaikan tugasutama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

Pasal 8

Guru berwenang memilih dan menentukan materi,strategi, metode, media pembelajaran/bimbingan dan alat penilaian/evaluasidalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasilpendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi Guru.

BAB IV

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 9

Instansi pembina Jabatan Fungsional Guruadalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 10

Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 mempunyai tugas membina Jabatan Fungsional Guru menurut peraturanperundang-undangan dengan fungsi antara lain:

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaanJabatan Fungsional Guru;

b. penyusunan pedoman formasi Jabatan FungsionalGuru;

c. penetapan standar kompetensi Guru;

d. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Guru;

e. sosialisasi Jabatan Fungsional Guru sertapetunjuk pelaksanaannya;

f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihanfungsional/teknis fungsional Guru;

g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanfungsional/teknis dan penetapan sertifikasi Guru;

h. pengembangan sistem informasi JabatanFungsional Guru;

i. fasilitasi pelaksanaan Jabatan FungsionalGuru;

j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi danpenyusunan kode etik Guru; dan

k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaanJabatan Fungsional Guru.

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 11

Unsur dan sub unsur kegiatan Guru yangdinilai angka kreditnya adalah:

a. Pendidikan, meliputi:

1. pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan

2. pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatandan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan atau sertifikat termasukprogram induksi.

b. Pembelajaran/bimbingandan tugas tertentu, meliputi:

1. melaksanakan proses pembelajaran, bagi GuruKelas dan Guru Mata Pelajaran;

2. melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingandan Konseling; dan

3. melaksanakan tugas lain yang relevan denganfungsi sekolah/madrasah.

c. Pengembangankeprofesian berkelanjutan, meliputi:

1. pengembangan diri:

a) diklat fungsional; dan

b) kegiatan kolektif Guru yangmeningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;

2. publikasi Ilmiah:

a) publikasi ilmiah atas hasilpenelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan

b) publikasi buku teks pelajaran,buku pengayaan, dan pedoman Guru;

3. karya Inovatif:

a) menemukan teknologi tepat guna;

b) menemukan/menciptakan karyaseni;

c) membuat/memodifikasi alatpelajaran/peraga/praktikum; dan

d) mengikuti pengembanganpenyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;

d. Penunjang tugas Guru, meliputi:

1. memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuaidengan bidang yang diampunya;

2. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan

3. melaksanakan kegiatan yang mendukung tugasGuru, antara lain :

a) membimbing siswa dalam praktik kerjanyata/praktik industri/ ekstrakurikuler dan sejenisnya;

b) menjadi organisasiprofesi/kepramukaan;

c) menjadi tim penilai angkakredit; dan/atau

d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.

BAB VI

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 12

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yangterendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

a. Guru Pertama;

b. Guru Muda;

c. Guru Madya; dan

d. Guru Utama.

(2) Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjangjabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. Guru Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;

b. Guru Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Guru Madya:

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Guru Utama:

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan

2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(3) Jenjang pangkatuntuk masing-masing Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2),adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yangdimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

(4) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Guruuntuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredityang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angkakredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkatdan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 13

(1) Rincian kegiatan Guru Kelas sebagai berikut:

a. menyusun kurikulum pembelajaran padasatuan pendidikan;

b. menyusun silabuspembelajaran;

c. menyusun rencanapelaksanaan pembelajaran;

d. melaksanakan kegiatanpembelajaran;

e. menyusun alatukur/soal sesuai mata pelajaran;

f. menilai danmengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;

g. menganalisis hasilpenilaian pembelajaran;

h. melaksanakanpembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian danevaluasi;

i. melaksanakanbimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;

j. menjadi pengawaspenilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dannasional;

k. membimbing gurupemula dalam program induksi;

l. membimbing siswadalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;

m. melaksanakanpengembangan diri;

n. melaksanakanpublikasi ilmiah; dan

o. membuat karyainovatif.

(2) Rincian kegiatan Guru Mata Pelajaransebagai berikut:

a. menyusunkurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;

b. menyusun silabuspembelajaran;

c. menyusun rencanapelaksanaan pembelajaran;

d. melaksanakan kegiatanpembelajaran;

e. menyusun alatukur/soal sesuai mata pelajaran;

f. menilai dan mengevaluasiproses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;

g. menganalisis hasilpenilaian pembelajaran;

h. melaksanakanpembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian danevaluasi;

i. menjadi pengawaspenilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dannasional;

j. membimbing gurupemula dalam program induksi;

k. membimbing siswadalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;

l. melaksanakanpengembangan diri;

m. melaksanakanpublikasi ilmiah; dan

n. membuat karyainovatif.

(3) Rinciankegiatan Guru Bimbingan dan Konselingsebagai berikut:

a. menyusun kurikulumbimbingan dan konseling;

b. menyusun silabusbimbingan dan konseling;

c. menyusun satuanlayanan bimbingan dan konseling;

d. melaksanakanbimbingan dan konseling per semester;

e. menyusun alatukur/lembar kerja program bimbingan dan konseling;

f. mengevaluasi prosesdan hasil bimbingan dan konseling;

g. menganalisis hasilbimbingan dan konseling;

h. melaksanakanpembelajaran/perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling denganmemanfaatkan hasil evaluasi;

i. menjadi pengawaspenilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dannasional;

j. membimbing gurupemula dalam program induksi;

k. membimbing siswadalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;

l. melaksanakanpengembangan diri;

m. melaksanakanpublikasi ilmiah; dan

n. membuat karyainovatif.

(4) Guru selainmelaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), atau ayat (3)dapat melaksanakan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah sebagai:

a. kepala sekolah/madrasah;

b. wakil kepala sekolah/madrasah;

c. ketua program keahlian atau yang sejenisnya;

d. kepala perpustakaan sekolah/madrasah;

e. kepala laboratorium, bengkel, unit produksi,atau yang sejenisnya pada sekolah/madrasah; dan

f. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yangmenyelenggarakan pendidikan inklusi.

Pasal 14

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikanangka kredit terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

(2) Unsur utama, terdiri atas:

a. pendidikan;

b. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevandengan fungsi sekolah/madrasah; dan

c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yangmendukung pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.

(4) Rincian kegiatan dan angka kreditmasing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 15

(1) Penilaiankinerja Guru dari sub unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevandidasarkan atas aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya.

(2) Penilaiankinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai dan sebutansebagai berikut:

a. nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik;

b. nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik;

c. nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup;

d. nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang; dan

e. nilai sampai dengan 50 disebut kurang.

(3) Nilai kinerjaGuru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan ke dalam angka kredityang harus dicapai, sebagai berikut:

a. sebutan amat baik diberikanangka kredit sebesar 125% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiaptahun;

b. sebutan baik diberikan angka kredit sebesar100% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

c. sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar75% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

d. sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar50% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

e. sebutan kurang diberikan angka kredit sebesar 25% darijumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.

(4) Jumlah angkakredit yang harus dicapai setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana tersebut pada lampiranII, III, IV, VI, VII, dan VIII dikurangi jumlah angka kredit pengembangankeprofesian berkelanjutan dan unsur penunjang yang dipersyaratkan untuk setiapjenjang jabatan/pangkat dan dibagi 4 (empat).

(5) Penilaiankinerja Guru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 16

(1) Jumlah angkakredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipiluntuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Guru adalah sebagaimanatersebut dalam Lampiran II dengan ketentuan :

a. palingkurang 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan

b. palingbanyak 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(2) Untuk kenaikanjabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda,golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golonganruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yangmeliputi sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karyainovatif.

Pasal 17

(1) Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golonganruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Pertama, pangkat Penata MudaTingkat I, golongan ruang III/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikanpangkat, paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

(2) Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I,golongan ruang III/b yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Muda, pangkatPenata,golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikanjabatan/pangkat, paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur publikasiilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit darisub unsur pengembangan diri.

(3) Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruangIII/c yang akan naik pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I,golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat,paling sedikit 6 (enam) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/ataukarya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsurpengembangan diri.

(4) Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golonganruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina,golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikanjabatan/pangkat, paling sedikit 8 (delapan) angka kredit dari sub unsurpublikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angkakredit dari sub unsur pengembangan diri.

(5) Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruangIV/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golonganruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, palingsedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/ataukarya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsurpengembangan diri.

(6) Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat PembinaUtama Muda, golongan ruang IV/c angkakredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (duabelas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif,dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

(7) Guru Madya, pangkat Pembina Utama Madya,golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkatPembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit yang dipersyaratkanuntuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 14 (empat belas) angka kreditdari sub unsur publiksi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5(lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

(8) Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya,golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Guru Utama, pangkat PembinaUtama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikanpangkat, paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari sub unsur publikasiilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit darisub unsur pengembangan diri.

(9) Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda,golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat PembinaUtama Madya, golongan ruang IV/d wajib melaksanakan presentasi ilmiah.

Pasal 18

(1) Guru yang bertugas di daerah khusus, dapatdiberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebihtinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru.

(2) Gurusebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat telah bertugas selama 2 (dua)tahun secara terus menerus di daerah khusus.

Pasal 19

Guru yang memilikiprestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa diberi penghargaanuntuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 20

(1) Guruyang secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di bidang pembelajaran/bimbingandan tugas tertentu, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulismaka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulisutama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.

b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulismaka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulisutama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.

c. Apabila terdiri dari 4 (tiga) orang penulismaka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulisutama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 21

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapanangka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatanyang dilakukan.

(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadapGuru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untukkenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukanpaling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelumperiode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angkakredit adalah:

a. Menteri PendidikanNasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Guru Madyapangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama pangkatPembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah serta GuruPertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utamapangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolahIndonesia di luar negeri;

b. Direktur JenderalDepartemen Agama yang membidangi pendidikan terkait bagi Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruangIV/a di lingkungan Departemen Agama;

c. Kepala Kantor WilayahDepartemen Agama bagi Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampaidengan Guru Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkunganKantor Wilayah Departemen Agama.

d. Kepala Kantor DepartemenAgama bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkatPenata Muda Tingkat I golongan ruang III/b di lingkungan Kantor DepartemenAgama.

e. Gubernur atau KepalaDinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golonganruang III/a sampai dengan Guru Madya,pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;

f. Bupati/Walikota atauKepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Mudagolongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruangIV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

g. Pimpinan instansi pusatatau pejabat lain yang ditunjuk bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golonganruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a dilingkungan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan DepartemenAgama.

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabatsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:

a. Tim Penilai TingkatPusat bagi Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Tim PenilaiPusat.

b. Tim Penilai DirektoratJenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikan terkait, yang selanjutnya disebut Tim PenilaiDepartemen Agama.

c. Tim Penilai KantorWilayah Departemen Agama yang selanjutnya Tim Penilai Kantor Wilayah.

d. Tim Penilai KantorDepartemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Departemen.

e. Tim Penilai TingkatProvinsi bagi Gubernur, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.

f. Tim Penilai TingkatKabupaten/Kota bagi Bupati/ Walikota yang selanjutnya disebut Tim PenilaiKabupaten/Kota.

g. Tim Penilai InstansiPusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, yangselanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

(3) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a terdiri dari unsur Departemen Pendidikan Nasional, DepartemenAgama, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan KepegawaianNegara.

Pasal 23

(1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru terdiridari unsur teknis, dan pejabat fungsional Guru.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaiberikut:

a. seorang ketua merangkap anggota dari unsurteknis;

b. seorang wakil ketua merangkap anggota;

c. seorang sekretaris merangkap anggota dariunsur kepegawaian; dan

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3) Syarat Anggota Tim Penilai adalah:

a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendahsama dengan jabatan dan pangkat Guru yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(4) Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guruharus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikatdari Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 24

(1) Apabila Tim Penilai Kantor Departemen Agamabelum dapat dibentuk, penilaian angkakredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kantor Departemen Agamaterdekat, Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama yang bersangkutan, atauTim Penilai Departemen Agama.

(2) Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah DepartemenAgama belum dapat dibentuk, penilaianangka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kantor Wilayah DepartemenAgama terdekat, Tim Penilai Departemen Agama.

(3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Gurudapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau TimPenilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Unit Kerja.

(4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapatdibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim PenilaiProvinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

(5) Apabila Tim Penilai Departemen Agama belumdapat dibentuk, penilaian angka kreditGuru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.

(6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilaiditetapkan oleh:

a. Menteri Pendidikan Nasional untuk Tim PenilaiPusat;

b. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikanterkait pada Departemen Agama untuk Tim Penilai Departemen Agama;

c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untukTim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama;

d. Kepala Kantor Departemen Agama untuk TimPenilai Kantor Departemen Agama;

e. Gubernur untuk Tim Penilai Provinsi;

f. Bupati/Walikota untuk Tim PenilaiKabupaten/Kota; dan

g. Pimpinan Unit Kerja yang membidangipendidikan setingkat eselon I di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama untuk TimPenilai Instansi.

Pasal 25

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadiAnggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkatkembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yangikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim PenilaiPengganti.

Pasal 26

Tata kerja dan tata cara penilaian TimPenilai Jabatan Fungsional Guru ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasionalselaku Pimpinan Instasi Pembina Jabatan Fungsional Guru.

Pasal 27

Usul penetapanangka kredit Guru diajukan oleh:

a. Pimpinan unit kerjainstansi Provinsi yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II),pimpinan unit kerja instansi Kabupaten/Kota yang membidangi kepegawaian (palingrendah eselon II), pimpinan unit kerja instansi pusat yang membidangikepegawaian (paling rendah eselon II), Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait DepartemenAgama kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk angka kredit Guru Madya, pangkatPembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat PembinaUtama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah;

b. Kepala PerwakilanRepublik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang membidangi pendidikan kepadaMenteri Pendidikan Nasional untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat PenataMuda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utamagolongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri;

c. Pejabat eselon III yang membidangikepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama kepada DirekturJenderal yang membidangi pendidikanterkait Departemen Agama untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembinagolongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Agama.

d. Pejabat eselon III yangmembidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama kepadaKepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk angka kredit Guru Muda pangkatPenata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golonganruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama.

e. Pejabat eselon IV yangmembidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Departemen Agama kepada KepalaKantor Departemen Agama untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda,golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dilingkungan Kantor Departemen Agama.

f. Pimpinan instansiProvinsi yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Gubernuruntuk angka kredit Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampaidengan Guru Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

g. Pimpinan instansiKabupaten/Kota yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepadaBupati/Walikota untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruangIII/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dilingkungan Kabupaten/Kota.

h. Pimpinan instansi pusatdi luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama yang membidangikepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Menteri yang bersangkutan untukangka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampaidengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat.

Pasal 28

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabatyang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkankenaikan jabatan/pangkat Guru sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkanangka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Guru yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pasal 29

Pejabat yang berwenang mengangkat PegawaiNegeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru, adalah pejabat yang berwenangsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untukpertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru harus memenuhi syarat sebagaiberikut:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atauDiploma IV, dan bersertifikat pendidik;

b. pangkat paling rendah Penata Muda golonganruang III/a;

c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaandalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baikdalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalammasa program induksi.

(2) Pengangkatan Guru sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasiJabatan Fungsional Guru melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;

(3) Program induksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 31

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Gurudilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru, dengan ketentuansebagai berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakansesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yang ditetapkan oleh Menteri yangbertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapatpertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerahdalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi JabatanFungsional Guru yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelahmendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidangpendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala BadanKepegawaian Negara.

Pasal 32

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan FungsionalGuru dapat dipertimbangkan denganketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalamPasal 30 ayat (1) dan Pasal 31;

b. memiliki pengalaman sebagai Guru palingsingkat 2 (dua) tahun;

c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaandalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baikdalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai NegeriSipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yangdimiliki, dan jenjang Jabatan Fungsional Guru ditetapkan sesuai dengan jumlahangka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angkakredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,

DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATANFUNGSIONAL GURU

Pasal 33

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara,mengangkat kembali, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dariJabatan Fungsional Guru, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Pasal 34

Guru dibebaskansementara dari jabatannya apabila:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atauberat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;

b. diberhentikan sementara sebagai PegawaiNegeri Sipil;

c. ditugaskan secara penuh di luar JabatanFungsional Guru;

d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulanatau lebih.

Pasal 35

(1) Guru yang telah selesai menjalani pembebasansementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf d, dan huruf e,dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru.

(2) Guru yang dibebaskan sementara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guruapabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.

(3) Guru yang dibebaskan sementara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dapat diangkat kembali dalam JabatanFungsional Guru apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.

(4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan FungsionalGuru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan angka kredit terakhir yangdimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari publikasi ilmiah dan karyainovatif yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 36

Guru diberhentikandari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunanpangkat.

BAB XI

S A N K S I

Pasal 37

(1) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak mendapat pengecualian dari MenteriPendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi,tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

(2) Guru yang terbukti memperoleh penetapan angkakredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajibmengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahattambahan dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yangbersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK)tersebut.

(3) Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalamPeraturan Menteri Pendidikan Nasional.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, jenjang jabatanfungsional setiap Guru disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional Gurusebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi ini.

(2) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Prestasi kerja yang telah dilakukan Gurusampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, dinilai berdasarkanKeputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993.

Pasal 39

(1) Pada saat Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Guru yangmasih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai pangkatPengatur Tingkat I, golongan ruang II/d melaksanakan tugas sebagai GuruPertama dan penilaian prestasi kerjanyasebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

(2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),apabila melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dankegiatan penunjang tugas Guru, diberikan angka kredit sebagaimana tersebutdalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi ini.

(3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),apabila :

a. memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IVyang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini; dan

b. naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda,golongan ruang III/a, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

(4) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikanjabatan/pangkat Guru untuk:

a. Guru yang berijazah SLTA/Diploma I adalahsebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini;

b. Guru yang berijazah Diploma II adalahsebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini; dan

c. Guru yang berijazah Diploma III adalahsebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 40

(1) Pada saat Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan Guru yangmemiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a dan belummemiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yangdiampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi ini.

(2) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat(3) huruf b dan Pasal 40 ayat (1) apabila tidak memperoleh ijazah Sarjana(S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, kenaikan pangkatsetinggi-tingginya adalah Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, atau pangkatterakhir yang dimiliki.

Pasal 41

(1) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golonganruang II/a sampai dengan PengaturTingkat I golongan ruang II/d pada saatPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi iniberlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/DiplomaIV melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama dengan sistem kenaikanpangkat menggunakan angka kredit sebagaimana tercantum pada lampiran VPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasiini.

(2) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golonganruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d pada saat Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, sampaidengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV, danbelum mencapai pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, tetap melaksanakantugas utama Guru sebagai Guru Pertama.

(3) Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana(S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabilamemperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yangdiampu, diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angkakredit kumulatif diklat, tugas utama, dan kegiatan pengembangankeprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana(S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu dengan tidakmemperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.

(4) Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana(S1)/Diploma IV yang sudah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golonganruang III/b ke atas, apabila memperolehijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampudiberikan angka kredit sebesar 100% dari tugas utama dan pengembangankeprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IVyang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, dengan memperhitungkan angkakredit unsur penunjang sesuai pada lampiran VIII Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

(5) Guru yang memperoleh ijazah Sarjana(S1)/Diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikanangka kredit sesuai pada lampiran I Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 42

Pejabat yangberwenang menetapkan angka kredit Guru golongan II adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru matapelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah.

b. pimpinan unit kerja yang membidangipendidikan setingkat eselon II bagi Guru di luar Departemen Pendidikan Nasionaldan Depertemen Agama.

c. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagiGuru di lingkungan provinsi.

d. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagiGuru di lingkungan kabupaten/kota.

Pasal 43

Dalam menjalankankewenangannya, pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dibantuoleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, e, f,dan g.

Pasal 44

Usul penetapan angkakredit Guru golongan II diajukan oleh:

a. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepadaKepala Kantor Departemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama danGuru pada madrasah.

b. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepadapimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagi Guru diinstansi di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Depertemen Agama.

c. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepadaKepala Dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota bagi Guru dilingkungan kabupaten/kota.

d. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepadaKepala Dinas yang membidangi pendidikan di provinsi bagi Guru di lingkunganprovinsi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan pelaksanaanPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasiini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BadanKepegawaian Negara.

Pasal 46

Dengan berlakunyaPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasiini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2009

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

E. E. MANGINDAAN

2011-09-24T17:11:00.000-07:00

Pengumuman sertiikasi UNNES tahap 10-12 sudah ada lho..... http://portofolioguru.unnes.ac.id/asg_2010/

Pengertian pendidikan

2011-02-02T17:09:00.000-08:00

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. ini yang saya baca dari wikipedia. Namun, semua pakar yang berteori, tidak jauh beda dari teori yang disampaikan 'bapak wiki" ini. sumber http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan